Manado - Implementasi Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) di lingkungan Pemprov Sulut, dinyatakan langsung tiga institusi besar di daerah ini. Diataranya, Pemprov Sulut, Bank SulutGo, dan BPKP Pusat. Lewat kerja sama pengembangan penggunaan Aplikasi Koneksi Transaksi. Antara rekening kas umum daerah dengan Aplikasi SIMDA Keuangan.

Kerjasama ini dilakukan Bank SulutGo dengan BPKP Perwakilan Sulut. Dukungan Gubernur SHS disampaikan usai menyaksikan penandatanganan kerja sama (PKS) Implementasi GNNT dan penandatanganan nota kesepakatan tentang pengembangan dan penggunaan aplikasi koneksi transaksi antara rekening kas daerah dan Aplikasi SIMDA Keuangan Pemprov. Dilangsungkan di ruang CJ Rantung, Kantor Gubernur, Senin (14/9) malam

Kegiatan ini turut disaksikan Kepala BPKP Pusat, Dr. Ardhan Adi Perdana Ak. MBA CA CFrA, Dirut Bank SulutGo Johanis Salibana, Kepala Perwakilan BPKP Sulut Sihar Panjaitan AK MM, Sekprov Ir Siswa R. Mokodngan, dan seluruh pejabat teras Pemprov Sulut.

Menurut SHS, gerakan ini untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Guna mendukung efektivitas dan keakuratan kinerja pengelolaan keuangan daerah. “Khususnya Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) melalui pengembangan aplikasi kas daerah (Kasda) online", tandas SHS.

Gubernur berharap, Dirut Bank SulutGo dapat membantu pengembangan kas daerah dengan system online. Selain itu, SHS juga berharap ada bantuan tenaga dari BPKP kepada seluruh pemerintahan di kabupaten/kota. “Karena, kami telah merasakan dukungan tenaga BPKP di Pemprov Sulut. Dan bantuannya sangat berarti” ujar SHS

Dirut Bank SulutGo Johanis Salibana mendukung kesungguhan Pemprov serta Pemkab/Pemkot. Dalam melakukan perbaikan demi perbaikan. Meliputi, kebijakan akuntasi, memperbaiki sistem pembukuan dan pencatatan terhadap transaksi-transaksi keuangan, perbaikan dalam pengelolaan aset melalui inventarisasi aset, penatausahaan yang lebih tertib, serta meningkatkan kualitas SDM. Terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Dimulai dari tingkatan pelaksanaan sampai manajemen.

Sebelumnya, Kepala BPKP Pusat Ardhan Adi Perdana menyebutkan , apa yang dilakukan ini, tidak lain untuk mempermudah pemerintah daerah. Dalam upaya memantau kas daerah. “Berapa jumlah yang keluar maupun yang masuk, sekaligus mempermudah pelaporan keuangan kas daerah,” tandas Adi Perdana.

Sementara itu, bupati dan walikota yang melakukan kerjasama yaitu Bupati Boltim Sehan S Landjar, Walikota Kotamobagu Ir. Tatong Bara, Bupati Sitaro Toni Supit, dan Bupati Bolsel diwakili Sekkab Tahlis Galang