Bisnis Indonesia, 20/1/2015, - Secara Khusus, David meminta para bendahara mengarahkan para pegawai negeri yang berada dalam satu unit SKPD untuk bersikap lebih selektif menerima penawaran kredit dari bank-bank lain.

"Saya Bukan KKN [Korupsi, Kolusi, Nepotisme]. Kalau ada kredit tinggal sedikit di bank sebelah, tutup, Bisa Enggak?" katanya, disambut tepuk tangan meriah.

David menilai perlu memberikan keistimewaan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara. Sebab, Pemerintah Kabupaten Gorontalo turut memiliki saham bank berjuluk "Torang Pe Bank" tersebut. Kabupaten Gorontalo kini adalah salah satu kabupaten di Provinsi Gorontalo.

Jika Kinerja Bank Sulut baik, maka aliran dividen yang diterima Pemkab Gorontalo juga lancar dan terus membesar.

Hingga 13 Januari 2015, sebanyak 2.123 orang PNS Pemkab Gorontalo telah menjadi nasabah Bank Sulut. Nilai Outstanding kredit yang disalurkan mencapai sekitar Rp. 348 Miliar. Catatan kinerja tersebut, menurut David, masih jauh dari target.

Sebab, Market Share kredit Bank Sulut baru mencapai 37.02% dari total PNS di Gorontalo yang mencapai 5.734 orang.

Beragam cara dilakukan oleh manajemen Bank Sulut untuk meningkatkan portfolio kredit, terutama kredit konsumsi yang khusus membidik PNS. Pada awal tahun ini, bank menggelar program undian berhadiah bagi debitur kredit konsumtif.

Semakin tinggi saldo utang di baki debet, semakin besar kesempatan untuk memenangkan hadiah utama berupa dua unit mobil serta hadiah hiburan 200 unit televisi layar datar.

Bank Sulut memang menguasai bisnis kredit konsumsi kepada PNS. Posisinya semakin diuntungkan sejak adanya perubahan mekanisme pembayaran gaji PNS dari tunai menjadi transfer ke rekening Bank Sulut. Payroll adalah raja.

Sejumlah bank lain yang sebelumnya turut menyalurkan kredit konsumsi kepada PNS pun perlahan mundur. PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), misalnya, memutuskan  untuk menghentikan pembukaan kredit baru kepada PNS yang payroll gajinya dikuasai oleh Bank Sulut.

"Dulu sebelum ada aturan itu kami bisa minta bendahara SKPD memotong gaji untuk bayar cicilan. Sekarang tidak bisa." Ujar nanu Rohanu, Wakil Pimpinan Wilayah Bidang Operasional BRI Kantor Wilayah Manado.

BRI kini menjajaki peluang penyaluran kredit kepada nasabah di luar PNS. Persyaratannya, calon debitur harus memiliki pendapatan tetap yang dibayarkan melalui BRI.

Bank pelat merah ini tidak mau mengambil risiko membiayai nasabah yang telah mendapatkan kredit dari bank lain alias double financing, terlebih jika bank tidak menguasai payroll nasabah ayang bersangkutan. Bila dipaksakan , bank khawatir nasabah tidak mampu melunasi utang.

DOMINAN
Kredit konsumsi memang masih mendominasi portfolio kredit di Sulawesi Utara. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan penyaluran kredit konsumsi di Sulut mencapai 60,85% dari total kredit yang hingga November 2014 tercatat senilai Rp.25,59 triliun.

Di Bank Sulut, porsi kredit konsumsi bahkan mencapai sekitar 80% dari total kredit yang hingga November mencapai Rp. 7,29 Triliun. Direktur Utama Bank Sulut Johanis C.H. Salibana mengakui kredit konsumtif memang menjadi andalan karena lebih mudah ditangani dan memberikan hasil cukup besar. Captive Market yakni para PNS menjadi pasar yang tak kunjung habis digarap.

Namun demikian, Salibana mengaku tak mau terlena dengna kemapanan itu. Pihaknya menargetkan mampu menambah porsi kredit produktif menjadi 40% dalam dua tahun ke depan. "Kami bekerja sama dengan konsultan asing untuk menggarap dan memperluas penyaluran kredit mikro,"ujarnya. Pada akhirnya bank memang tidka dapat selalu mengandalkan segmen nasabah tertentu sebagai target utama penyaluran kredit. Bahkan debitur PNS sekalipun, yang dinilai aman dari risiko gagal bayar karena payroll dikusai dan tidak ada ancaman pemutusan hubungan kerja.

Jika ingin naik kelas, dan ingihn lebih berkontribusi menggerakkan ekonomi, bank harus lebih serius mengucurkan dana ke sektor-sektor produktif.